Peluang Pancasila di Era Globalisasi: Strategi Aktualisasi Nilai untuk Generasi Muda

Muhamad Gian Ikhsan, M.Pd

Abstrak

Globalisasi membawa arus budaya, ekonomi, dan teknologi yang cepat, sekaligus menimbulkan tantangan pada pelestarian nilai-nilai lokal. Artikel ini mengkaji peluang-peluang aktualisasi Pancasila di era globalisasi dan merumuskan strategi pendidikan serta kebijakan praktis untuk menjadikan Pancasila sebagai basis etika, identitas, dan daya saing bangsa. Dengan menelaah pemikiran tokoh (Soekarno, Mohammad Yamin, Notonagoro) dan kajian-kajian modern, artikel memaparkan rekomendasi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menginternalisasi nilai Pancasila pada generasi muda.

A. Pendahuluan

Globalisasi mempercepat pertukaran informasi, budaya, dan model ekonomi lintas-batas. Bagi Indonesia, arus ini membuka peluang untuk memperkenalkan budaya dan nilai-nilai nasional secara luas, namun juga menghadirkan risiko erosi nilai-nilai luhur seperti gotong-royong, keadilan sosial, dan toleransi. Oleh karena itu, penting merumuskan strategi agar Pancasila tetap relevan dan menjadi pondasi etis dalam menghadapi dinamika global. Beberapa penelitian kontemporer menegaskan bahwa Pancasila masih relevan apabila diaktualisasikan melalui pendidikan karakter, kebijakan publik berbasis nilai, dan pemanfaatan teknologi informasi.

B. Landasan Teori

 Soekarno: Lahirnya Rangkaian Nilai (Sejarah Formulasi)

Soekarno merumuskan gagasan yang kemudian diadaptasi menjadi nilai-nilai dasar negara; pemikiran awalnya menekankan kebangsaan, kemanusiaan, mufakat, dan kesejahteraan fondasi penting untuk merespons tantangan global sambil menjaga kedaulatan budaya. 

Mohammad Yamin: Dimensi Kemanusiaan dan Kesejahteraan

Muhammad Yamin memberi kontribusi pada rumusan awal Pancasila, menonjolkan unsur peri-kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat nilai yang relevan untuk membentuk kebijakan inklusif di tengah ketidaksetaraan global. 

Notonagoro: Filsafat Pancasila (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi)

Notonagoro menjelaskan Pancasila sebagai falsafah yang bersifat normatif dan historis: Pancasila memiliki dasar ontologis (asal-usul dari adat/kebudayaan/agama Indonesia), epistemologis (sumber pengetahuan nilai), dan aksiologis (nilai-nilai yang dijunjung). Pandangan ini berguna untuk merancang kurikulum yang berbasis bukti budaya lokal sekaligus terbuka terhadap pengalaman global.

C. Peluang Pancasila di Era Globalisasi (Pembahasan)

1. Digitalisasi Nilai: Memanfaatkan Platform Online untuk Literasi Pancasila

Literasi Pancasila bukan hanya pemahaman terhadap lima sila secara tekstual, tetapi juga kemampuan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan digital sehari-hari. Kemendikbud (2021) mendefinisikan literasi Pancasila sebagai kemampuan berpikir, bersikap, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kebinekaan global.

Menurut Notonagoro (1981), Pancasila merupakan sistem filsafat yang utuh dan menyeluruh, meliputi nilai dasar (fundamental), nilai instrumental (operasional), dan nilai praksis (tindakan nyata). Dalam konteks digitalisasi, ketiga nilai ini perlu diterjemahkan dalam perilaku daring, seperti:

1. Menghargai perbedaan pendapat di media sosial (sila ke-3 dan ke-5),
2. Menyebarkan konten positif dan edukatif (sila ke-2),
3. Menghindari ujaran kebencian dan hoaks (sila ke-1 dan ke-4).

Digitalisasi membuka peluang luas untuk memperkuat pendidikan karakter dan nilai Pancasila melalui berbagai platform, antara lain:

a. Media Sosial Edukatif
Instagram, TikTok, dan YouTube dapat digunakan untuk menyebarkan konten kreatif tentang Pancasila. Guru dan pelajar dapat membuat video pendek atau infografis yang mengilustrasikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
b. Platform e-Learning dan Aplikasi Pembelajaran
Aplikasi seperti Ruang Belajar Pancasila, Civiquetion, atau Education Center dapat mengintegrasikan kuis interaktif, forum diskusi, serta simulasi etika digital berbasis nilai Pancasila.
c. Podcast dan Webinar Kebangsaan
Melalui diskusi daring, para akademisi, tokoh muda, dan praktisi pendidikan dapat membahas relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah globalisasi.
d. Game Edukasi Digital

Penggunaan game interaktif dengan misi-misi moral dapat membantu siswa memahami nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab dengan cara yang menyenangkan.

Dengan memanfaatkan platform online secara bijak dan kreatif, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang menghidupkan Pancasila di dunia digital. Tugas pendidik dan masyarakat adalah memastikan bahwa transformasi digital tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

2. Pancasila sebagai Landasan Kebijakan Publik di Era Ekonomi Global

Perkembangan ekonomi global telah menciptakan dunia tanpa batas (borderless world), di mana arus modal, barang, jasa, dan tenaga kerja mengalir dengan cepat antarnegara. Menurut Friedman (2005), globalisasi telah “meratakan dunia” sehingga persaingan tidak lagi dibatasi oleh geografis, melainkan oleh kemampuan inovasi dan daya saing suatu bangsa.

Bagi Indonesia, tantangan utama dalam menghadapi globalisasi ekonomi adalah menjaga agar setiap kebijakan publik yang diambil tetap berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila. Sebab, sebagaimana ditegaskan oleh Notonagoro (1975), Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga philosophische grondslag — landasan filosofis yang menjiwai segala kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Globalisasi ekonomi membawa dampak positif seperti peningkatan investasi dan transfer teknologi, tetapi juga menimbulkan risiko ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan ketergantungan terhadap pasar global. Stiglitz (2002) menegaskan bahwa globalisasi yang tidak diatur dengan baik dapat memperbesar jurang antara negara maju dan negara berkembang.

Dalam situasi ini, Pancasila berfungsi sebagai kompas moral bagi pemerintah Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus berpihak pada masyarakat kecil. Kebijakan seperti subsidi energi, program perlindungan sosial, dan pemberdayaan UMKM merupakan contoh konkret penerapan sila ke-5 dalam ranah ekonomi global.

Selain itu, sila ke-4 menegaskan pentingnya demokrasi ekonomi, di mana keputusan publik tidak hanya didorong oleh mekanisme pasar, tetapi juga hasil dari musyawarah dan partisipasi rakyat.

Untuk memastikan agar kebijakan publik tetap berpijak pada Pancasila di tengah ekonomi global, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Integrasi nilai Pancasila dalam perencanaan pembangunan nasional, misalnya melalui RPJMN dan peraturan turunan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.
2. Pendidikan nilai bagi aparatur negara, agar birokrasi memahami dimensi moral dalam setiap kebijakan publik.
3. Peningkatan partisipasi publik melalui mekanisme konsultasi, musyawarah, dan transparansi dalam perumusan kebijakan.
4. Penguatan ekonomi kerakyatan, sebagai implementasi sila ke-5, dengan memperkuat koperasi dan usaha kecil menengah.
5. Kolaborasi internasional yang beretika, yakni keterlibatan Indonesia dalam ekonomi global tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pancasila bukan hanya simbol ideologis, melainkan panduan praktis dalam merumuskan kebijakan publik di era ekonomi global. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pedoman etis, normatif, dan operasional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap mengutamakan kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menghadapi globalisasi, Indonesia dapat berperan aktif di dunia internasional tanpa kehilangan jati diri dan nilai kebangsaannya.

3. Memperkuat Toleransi lewat Pendidikan Multikultural Berbasis Pancasila

Sebagai negara yang pluralistik, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan. Menurut Koentjaraningrat (2009), masyarakat Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis dengan keanekaragaman budaya, bahasa, dan sistem nilai. Kondisi ini menjadi kekayaan sekaligus potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial semakin memperluas ruang interaksi antarindividu dari berbagai latar belakang. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menjadi tempat tumbuhnya ujaran kebencian dan intoleransi. Oleh karena itu, pendidikan perlu berperan aktif dalam menanamkan nilai toleransi melalui pendekatan multikultural yang berpijak pada falsafah Pancasila sebagai dasar moral dan ideologis bangsa.

Banks (2006) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan yang menekankan pentingnya memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan budaya dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesetaraan, keadilan, dan harmoni sosial.

Di Indonesia, pendidikan multikultural memiliki relevansi tinggi karena dapat menjadi sarana memperkuat integrasi nasional. Melalui pendekatan ini, peserta didik diajak untuk:

1. Mengenal keberagaman budaya bangsa
2. Menghargai perbedaan keyakinan dan tradisi
3. Menumbuhkan empati terhadap sesama warga negara
4. Mengembangkan sikap inklusif dan anti-diskriminatif.

Hal ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas antarwarga negara tanpa memandang perbedaan.

Pendidikan multikultural berbasis Pancasila merupakan solusi strategis dalam membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan berkeadaban. Nilai-nilai Pancasila memberikan arah moral bagi dunia pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan ancaman. Dengan menanamkan nilai toleransi sejak dini melalui pendidikan, Indonesia dapat memperkokoh persatuan bangsa di tengah keberagaman dan tantangan globalisasi.

Untuk memperkuat toleransi melalui pendidikan multikultural berbasis Pancasila, dapat dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Integrasi nilai Pancasila dalam semua mata pelajaran dan kegiatan sekolah.
2. Pelatihan guru dan tenaga pendidik agar memiliki kompetensi multikultural dan berpikiran terbuka.
3. Pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarkan konten edukatif tentang keberagaman dan toleransi.
4. Kolaborasi antar sekolah dan komunitas lintas agama/budaya dalam kegiatan sosial dan kebangsaan.
5. Penguatan regulasi pendidikan karakter agar toleransi menjadi bagian utama dalam kebijakan pendidikan nasional.

4. Inovasi Civics Education: Mengajarkan Kewarganegaraan Global Berakar pada Pancasila

Pendidikan kewarganegaraan di era global harus mengalami transformasi menuju Civics Education for Global Citizenship yang berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila. Inovasi pembelajaran yang menggabungkan wawasan global dengan karakter kebangsaan akan membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara moral dan sosial. Dengan demikian, Pancasila menjadi fondasi yang menuntun warga Indonesia untuk menjadi warga dunia yang berkeadaban, adil, dan humanis.

Untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam konteks global, diperlukan inovasi dalam pendekatan, strategi, dan media pembelajaran. Beberapa bentuk inovasi yang dapat diterapkan antara lain:

a. Pendekatan Pembelajaran Berbasis Proyek Global (Project-Based Learning)

Peserta didik dapat terlibat dalam proyek lintas negara, seperti kampanye lingkungan atau dialog budaya, yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan empati sosial.

b. Integrasi Isu Global dalam Kurikulum PPKn

Materi PPKn dapat memasukkan topik seperti hak asasi manusia, perubahan iklim, perdamaian dunia, dan keadilan sosial yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila.

c. Pemanfaatan Teknologi Digital

Platform digital dan media sosial dapat digunakan untuk kolaborasi global antarsekolah, seperti melalui forum internasional atau pertukaran pengalaman tentang budaya dan nilai kebangsaan.

d. Pembelajaran Berbasis Karakter dan Refleksi Nilai

Guru dapat mengajak siswa melakukan refleksi nilai, studi kasus, dan debat moral yang menghubungkan isu global dengan nilai-nilai Pancasila.

e. Kolaborasi Internasional Berbasis Kemanusiaan

Sekolah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan luar negeri untuk program pertukaran pelajar atau kegiatan sosial lintas budaya.

D. Tantangan Utama dan Strategi Mitigasi

Ringkasan masalah yang sering muncul dan solusi yang dapat diimplementasikan di sekolah:

Individualisme & Konsumerisme: Mitigasi lewat kurikulum penguatan karakter, kegiatan gotong-royong, dan pembelajaran berbasis komunitas. 

Disinformasi & Polarisasi Digital: Ajarkan literasi media dan etika digital; buat modul deteksi hoaks dan berhati-hati dalam berbagi informasi. 

Erosi Identitas Budaya: Kegiatan penguatan budaya lokal (festival budaya sekolah, proyek dokumentasi kearifan lokal) sebagai antitesis akulturasi yang pasif.

Kesenjangan Akses Teknologi: Kolaborasi dengan pemerintah/kantor pendidikan untuk penyediaan fasilitas; alternatif: modul offline dan materi cetak berkualitas.

E. Kesimpulan

Pancasila tidak harus dilihat sebagai dokumen historis statis, Pancasila memiliki potensi menjadi kerangka dinamis yang mengarahkan interaksi Indonesia dengan dunia. Era globalisasi menghadirkan peluang besar terutama melalui digitalisasi, pendidikan, dan ekonomi kreatif untuk memperkuat implementasi nilai Pancasila. Untuk itu diperlukan strategi pendidikan yang terstruktur, kegiatan praktis bagi siswa, dan kebijakan publik yang menjembatani nilai-nilai Pancasila dengan tantangan global.

Daftar Pustaka 

Soekarno. “Pidato 1 Juni 1945” (cikal-bakal rumusan prinsip).  detiknews

Notonagoro. Filsafat Pancasila (analisis ontologis-epistemologis-aksiologis). 

Kajian: “Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi” 

Artikel: “Peluang dan Tantangan Pancasila di Era Globalisasi” (edukatif/analisis).