Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia

 Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik Indonesia

Oleh

Muhamad Gian Ikhsan, M.Pd

Pendahuluan

Dalam praktik ketatanegaraan modern, keberadaan sistem politik memegang peranan yang sangat fundamental dalam mengatur kehidupan bernegara. Sistem politik berfungsi sebagai kerangka dasar dalam proses pembuatan kebijakan publik, pengambilan keputusan politik, serta pembagian dan pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara. Tanpa sistem politik yang jelas dan terstruktur, penyelenggaraan negara berpotensi mengalami kekacauan, tumpang tindih kewenangan, hingga penyalahgunaan kekuasaan.

Ilmuwan politik terkemuka, Robert A. Dahl, merumuskan sistem politik sebagai pola hubungan manusia yang bersifat konstan, di mana di dalamnya terkandung unsur kekuasaan, pengaruh, wewenang, dan kontrol. Definisi ini menegaskan bahwa politik tidak hanya berkaitan dengan lembaga negara, tetapi juga melibatkan interaksi antara negara dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat mengikat secara kolektif.

Dalam konteks Indonesia, sistem politik tidak dapat dilepaskan dari prinsip demokrasi Pancasila dan ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem politik Indonesia dibangun atas dasar kedaulatan rakyat, supremasi hukum, serta pembagian kekuasaan yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

Untuk memahami sistem politik Indonesia secara komprehensif, para ahli membaginya ke dalam dua struktur utama, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Kedua struktur ini memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik ketatanegaraan.

Konsep Struktur Politik dalam Sistem Politik

Struktur politik dapat diartikan sebagai susunan atau organisasi dari berbagai komponen politik yang berfungsi untuk melembagakan hubungan antar unsur politik dalam suatu negara. Tujuan utama pembentukan struktur politik adalah menciptakan hubungan yang sinergis, fungsional, dan berkesinambungan antara lembaga negara dan masyarakat.

Dalam teori sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton, politik dipahami sebagai proses alokasi nilai-nilai secara otoritatif bagi masyarakat. Proses tersebut tidak hanya melibatkan lembaga negara sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga masyarakat sebagai sumber aspirasi, tuntutan, dan dukungan. Oleh karena itu, struktur politik dalam suatu negara selalu terdiri atas unsur penguasa dan unsur masyarakat.

Dalam sistem politik Indonesia, struktur politik dibedakan menjadi:

1. Suprastruktur politik, yaitu struktur politik formal yang berada di lingkungan kekuasaan negara.
2. Infrastruktur politik, yaitu struktur politik nonformal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pembagian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan negara dijalankan sekaligus bagaimana aspirasi masyarakat disalurkan dalam proses politik.

Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik merupakan kehidupan politik yang berada dalam lingkungan kekuasaan atau pemerintahan negara. Suprastruktur politik dapat diartikan sebagai mesin politik resmi yang memiliki kewenangan formal untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan kebijakan negara.

Keberadaan suprastruktur politik bersifat konstitusional, karena peran, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian, suprastruktur politik memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam sistem politik demokratis seperti Indonesia, suprastruktur politik berfungsi sebagai:

1. Pengambil keputusan politik
2. Perumus dan pelaksana kebijakan publik
3. Penjaga stabilitas dan keberlangsungan negara

Peran Suprastruktur Politik dalam Ketatanegaraan

Suprastruktur politik memiliki peran yang sangat strategis karena kebijakan yang dihasilkannya bersifat mengikat seluruh warga negara. Kebijakan tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, dan pertahanan keamanan.

Keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan nasional sangat bergantung pada kinerja suprastruktur politik. Apabila suprastruktur politik berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel, maka stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Sebaliknya, lemahnya suprastruktur politik dapat memicu krisis kepercayaan publik dan ketidakstabilan nasional.

Unsur-Unsur Suprastruktur Politik

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, suprastruktur politik mencakup tiga cabang kekuasaan utama, yaitu:

1. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan pelaksana undang-undang dan penyelenggara pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Lembaga ini bertugas menjalankan kebijakan negara, mengelola administrasi pemerintahan, serta mewujudkan program pembangunan nasional.

2. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif berfungsi sebagai pembuat dan perancang undang-undang. Di Indonesia, fungsi legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. Selain itu, terdapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili kepentingan daerah dalam sistem legislasi nasional.

3. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini berfungsi mengadili pelanggaran hukum serta menjaga agar penyelenggaraan negara tetap sesuai dengan konstitusi.    

Infrastruktur Politik
Pengertian Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik merupakan kehidupan politik yang berkembang di tengah masyarakat. Infrastruktur politik sering disebut sebagai the social political sphere, yaitu ruang sosial tempat masyarakat berpartisipasi dalam proses politik.

Berbeda dengan suprastruktur politik yang bersifat formal dan konstitusional, infrastruktur politik bersifat nonformal, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi kebijakan negara. Infrastruktur politik menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah dalam sistem demokrasi.

Fungsi Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik berfungsi sebagai:

1. Sarana penyaluran aspirasi dan kepentingan masyarakat
2. Media pendidikan politik bagi warga negara
3. Pengontrol kekuasaan negara secara sosial
4. Sumber legitimasi bagi kebijakan publik

Melalui infrastruktur politik, masyarakat dapat menyampaikan tuntutan, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan yang diambil oleh suprastruktur politik.

Komponen Infrastruktur Politik

Beberapa komponen utama dalam infrastruktur politik Indonesia antara lain:

1. Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik yang berfungsi merekrut pemimpin politik, menyusun program politik, serta menyalurkan aspirasi rakyat ke lembaga pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, partai politik menjadi pilar utama partisipasi politik masyarakat.

2. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan tertentu, seperti kepentingan profesi, ekonomi, sosial, atau lingkungan. Kelompok ini berupaya memengaruhi kebijakan publik tanpa bertujuan merebut kekuasaan politik secara langsung.

3. Kelompok Penekan

Kelompok penekan (pressure groups) merupakan kelompok yang menggunakan cara-cara tertentu, seperti kampanye, demonstrasi, atau advokasi, untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Keberadaan kelompok penekan mencerminkan dinamika demokrasi yang sehat selama dilakukan secara konstitusional.

4. Media Komunikasi Politik

Media massa dan media digital memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi politik, membentuk opini publik, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Media berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Hubungan Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Suprastruktur dan infrastruktur politik memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Infrastruktur politik menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat, sementara suprastruktur politik merespons aspirasi tersebut dalam bentuk kebijakan publik. Hubungan yang harmonis antara keduanya merupakan syarat utama bagi terciptanya sistem politik yang demokratis dan stabil.

Penutup

Struktur sistem politik Indonesia yang terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur politik merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan negara demokratis. Suprastruktur politik berperan sebagai pengambil keputusan formal, sedangkan infrastruktur politik menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Keseimbangan dan sinergi antara kedua struktur tersebut sangat menentukan kualitas demokrasi dan keberhasilan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). Comparative politics: A developmental approach. Boston: Little, Brown and Company.

Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dahl, R. A. (1998). Democracy. New Haven: Yale University Press.

Easton, D. (1965). A systems analysis of political life. New York: John Wiley & Sons.

Huntington, S. P. (1991). The third wave: Democratization in the late twentieth century. Norman: University of Oklahoma Press.

Jowniarto. (1996). Desentralisasi dan pemerintahan daerah. Yogyakarta: Liberty.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI.

Muslimin, A. (2002). Otonomi daerah dan pembangunan daerah. Bandung: Alumni.

Surbakti, R. (2010). Memahami ilmu politik. Jakarta: PT Grasindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.